Warek III UM Papua Hadiri Nobar Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah 2025 Bank Indonesia di Jayapura

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Nonton Bareng Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan tema “Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia” pada Rabu (13/8/2025) di Ruang Rapat Cartens, Kantor BI Papua. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Syarifuddin, M.I.Kom., hadir mewakili Rektor yang berhalangan mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sarasehan terselenggara atas kolaborasi antara Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama, koordinasi, sinergi, dan komitmen mendukung ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing global.

Kegiatan ini diikuti peserta dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, pelaku UMKM, dan komunitas ekonomi syariah, serta terhubung secara virtual dengan agenda utama di Jakarta. Kegiatan nobar sarasehan ini berlangsung secara daring di beberapa daerah Indonesia.

Ketua Umum MUI K.H Anwar Iskandar yang berhalangan hadir diwakili oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Anwar Abbas.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sarasehan ini adalah momentum penting untuk merefleksikan sekaligus menguatkan komitmen memajukan syariat di tanah air.

“Ekonomi syariah bukan hanya sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan manifestasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Kolaborasi adalah kunci utama untuk mewujudkan visi besar ini, karena tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri,” ujarnya.

Sarasehan ini, menurutnya, menjadi bukti nyata komitmen tersebut, di mana seluruh pihak berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan merumuskan inisiatif strategis guna membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing global.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, MUI memberikan dukungan penuh terhadap lima prioritas: peningkatan daya saing industri dan UMKM halal, penguatan ekspor produk halal, percepatan sertifikasi halal, peran keuangan syariah dalam mendukung perekonomian, serta optimalisasi dana sosial syariah, untuk perlindungan sosial dan kesejahteraan umat.

KH Anwar Abbas menambahkan bahwa literasi ekonomi syariah perlu ditanamkan dari akar rumput melalui gerakan yang efektif dan berkelanjutan. Literasi ini, kata dia, tidak hanya berupa pemahaman teoritis, tetapi juga implementasi praktis seperti zakat, wakaf, sedekah, dan transaksi sesuai prinsip Islam.

“Melalui gerakan literasi berbasis komunitas, kita membangun ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan,” jelasnya.

Sesi selanjutnya adalah Leaders Insight oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam Leaders Insight Perry mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil dari tiga strategi utama yang sejak awal dirintis bersama MUI, yaitu mengembangkan halal value chain, memperluas akses keuangan syariah, serta meningkatkan literasi dan dakwah ekonomi syariah.

Strategi pertama diwujudkan melalui penguatan ekosistem ekonomi halal dengan memberdayakan pondok pesantren sebagai pusat bisnis dan kewirausahaan.

“Sekarang lebih dari 10 ribu pesantren menjadi pusat ekonomi syariah, mulai dari pengolahan air bersih, percetakan, pertanian berkelanjutan, pengolahan limbah, pabrik roti, hingga digitalisasi bisnis,” jelasnya.

Strategi kedua adalah mendorong akses perbankan syariah melalui kolaborasi dengan OJK dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Strategi ketiga diwujudkan lewat festival ekonomi syariah yang rutin digelar tiga kali setahun di berbagai wilayah, serta event puncak Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Dalam forum tersebut, Perry juga mengusulkan enam program unggulan untuk memperkuat ekonomi syariah nasional yaitu Gerbang Santri (Gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal), Jawara Ekspor (Jaringan wirausaha syariah untuk mendorong ekspor produk halal), Gema Halal (Gerakan berjamaah akselerasi halal, termasuk percepatan sertifikasi dan penguatan halal center), Sapa Syariah (Penguatan sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah), Kanal Ziswaf (Kolaborasi nasional pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf), Lentera Emas (Literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia Emas 2045).

Perry berharap enam program tersebut dapat menjadi bagian dari hasil Sarasehan Nasional tahun ini dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

“Semoga silaturahmi ini membawa berkah dan menjadikan Indonesia sebagai arus baru ekonomi keuangan syariah menuju Indonesia maju,” tutup Perry.

Dalam sesi kedua Leader Insight pada Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang di sampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pembangunan ekosistem ekonomi syariah bertumpu pada tiga pilar utama: halal value chain, keuangan syariah, dan dana sosial serta literasi inklusif. Kementerian Keuangan, lanjutnya, memanfaatkan instrumen keuangan negara dan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, sekaligus menjawab program prioritas Presiden melalui Asta Cita.

“Tahun ini anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp 1.333 triliun,” ungkapnya.

Anggaran tersebut mencakup perlindungan sosial, bantuan pangan, subsidi untuk UMKM, pembiayaan syariah, hingga pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Sri Mulyani menekankan kesesuaian prinsip APBN dengan maqashid syariah, yang melindungi harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Ia mencontohkan dukungan pembiayaan ultra mikro, KUR syariah, serta penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pasar rakyat.

Terkait potensi dana sosial syariah, ia mendorong optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

“Potensinya luar biasa besar. Jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan tambahan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat,” tegasnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah agar masyarakat memahami bahwa produk keuangan syariah bersifat universal dan terbuka untuk semua kalangan.

Visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, menurutnya, bukanlah mimpi kosong.

“Kita memiliki modal besar: jumlah penduduk muslim terbesar, kekayaan alam, posisi geografis strategis, dan budaya gotong royong. Tantangannya adalah menyatukan kekuatan ini dalam strategi besar yang terintegrasi,” jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, dalam sesi Leader Insight ketiga menilai, ekonomi syariah tidak hanya membawa keadilan, tetapi juga keberkahan bagi masyarakat.

“Kita ingin adil, makmur, tapi berkah. Tidak cukup hanya membangun visi halal di sektor makanan, farmasi, atau pariwisata. Yang paling penting adalah menjadikan ekonomi syariah sebagai dasar pembangunan nasional ke depan,” tegasnya.

Ia mengaitkan arah pembangunan ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang telah memasukkan pengembangan ekonomi syariah dalam prioritasnya. Rachmat menekankan, sasaran pembangunan Indonesia 2045 mencakup hilangnya kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing global, serta tercapainya kecerdasan bangsa setara negara maju.

“Bukan hanya kecerdasan intelektual atau sosial yang kita butuhkan, tetapi kecerdasan berbasis nilai luhur dan agama. Kecerdasan itu akan lahir dari ekonomi syariah yang berkeadilan dan penuh keberkahan,” jelasnya.

Ia juga mendorong peningkatan indikator ekonomi Islam global, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan, serta optimalisasi aset wakaf terhadap PDB.

“Aset wakaf harus terus ditingkatkan agar posisi Indonesia dalam indeks keuangan Islam global semakin kuat,” tambah Rachmat.

Wakil Presiden RI sekaligus tokoh ekonomi syariah, KH Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi arus utama dalam sistem perekonomian Indonesia, bahkan di tingkat global. Hal tersebut disampaikan dalam sesi Leader Insight pada Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang digelar di Kantor Bank Indonesia.

KH. Ma’ruf Amin mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas keberlanjutan kolaborasi strategis antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia yang telah berlangsung selama dua dekade.

“Kalau dulu kita membangun institusinya, sekarang saatnya memperluas pasar dan menginfiltrasi semua sektor dengan sistem syariah,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Dari posisi ke-15 dunia, kini Indonesia berada di peringkat ketiga dalam pengelolaan sukuk global.

“Kalau dari peringkat 3 ke 1, jaraknya dekat. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, kita harus bisa menjadi yang pertama,” tegasnya optimis.

Ia menegaskan bahwa sistem syariah adalah sistem yang adil dan membawa rahmat bagi seluruh masyarakat.

“Kemerdekaan akan menjadi rahmat bila mampu membangun masyarakat yang adil dan makmur melalui cara-cara yang diridhai Allah, yaitu ekonomi dan keuangan syariah,” jelasnya.

KH. Ma’ruf Amin juga menyampaikan keyakinannya bahwa penerapan sistem syariah akan berkembang secara global. Ia merujuk pada ayat Al-Qur’an yang menggambarkan berkurangnya sistem yang ingkar terhadap syariah sedikit demi sedikit, hingga seluruh dunia berada dalam sistem yang sesuai dengan tuntunan Illahi.

“Kita bergerak saja, urusan hasilnya Allah yang menentukan. Dengan sinergi pemerintah, regulator, dan pelaku usaha, saya yakin ekonomi syariah akan menjadi jalan hidup (way of life) bangsa, bahkan dunia,” pungkasnya.

Kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, pelaku UMKM, serta komunitas ekonomi syariah ini berlangsung khidmat dan terhubung secara virtual dengan agenda utama di Jakarta. Para peserta mengikuti sambutan dan Leaders Insight dari sejumlah tokoh nasional, mulai dari Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, hingga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Selepas agenda utama, Kantor BI Provinsi Papua melanjutkan rangkaian kegiatan dengan diskusi bersama tamu undangan dari pondok pesantren, instansi pemerintah, ormas Islam, serta perwakilan universitas di Jayapura, di antaranya Universitas Yapis Papua, IAIN Fattahul Muluk Papua, Universitas Muhammadiyah Papua, dan Universitas Papua Madani Jayapura.

Dalam forum diskusi tersebut, Rektor Universitas Papua Madani Jayapura, Dr. Syarifuddin, SE, M.Si., memperkenalkan konsep pengembangan ekonomi syariah di lingkungan kampus.

“Kami sudah mengelola kantin internal, peternakan sapi dan kambing, serta enam kolam budidaya ikan di lahan tiga hektar di Koya. Semua ini diarahkan agar kampus bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah,” ujar Dr. Syarifuddin, SE, M.Si

Namun, pihak kampus juga menyampaikan adanya tantangan keterbatasan pendanaan dan pola kemitraan. Selama ini kerja sama hanya terjalin dengan Bank Syariah Indonesia, lebih banyak untuk pembangunan, bukan pada pengembangan unit usaha syariah. Karena itu, mereka berharap dukungan dari BI maupun lembaga terkait.

“Jika ada dukungan dari BI atau mitra lain, insyaAllah hal ini akan sangat membantu perubahan ekonomi kampus kami ke depannya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BI Provinsi Papua menjelaskan bahwa Bank Indonesia tidak menyalurkan pembiayaan langsung, tetapi terbuka untuk bentuk kerja sama lain. Jika kampus memiliki usaha yang membutuhkan sertifikasi halal, ada program yang bisa didukung. BI juga siap memfasilitasi pelatihan di bidang pertanian, peternakan, serta literasi keuangan syariah.

“Untuk pengembangan usaha yang lebih besar, kami perlu melihat bentuk kelembagaan. Kalau universitas langsung memang ada keterbatasan, tetapi melalui koperasi, kelompok tani, atau kelompok peternak, peluang kerja sama lebih terbuka,” jelas perwakilan BI.

Ia menambahkan, BI juga memiliki program edukasi yang dapat melibatkan mahasiswa, seperti pengenalan QRIS, digitalisasi keuangan, maupun festival kewirausahaan.

Kegiatan nobar sekaligus diskusi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, akademisi, dan ormas dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di Papua. Universitas Papua Madani dan para mitra lain menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti peluang kolaborasi yang ditawarkan.

Kegiatan nobar ini di hadir oleh beberapa instansi seperti Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Papua, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua, Organisasi dari Pimpinan Wilayah (PW) Nadhatul Ulama Papua, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua, Perwakilan dari Universitas yang ada di Jayapura seperti Universitas Yapis Papua, IAIN Fattahul Muluk Papua, Universitas Muhammadiyah Papua, Universitas Papua Madani dan di Hadiri juga perwakilan dari pondok pesantren Tahfidz Darul Falah Kota Jayapura, DQD Argapura, DDI Entrop, Hidayatullah Jayapura, Yaa Bunayya, Modern Al Muttaqin, Al Kautsar Karya Pembangun, Darul Ma’arif Numbay Jayapura.